Portalpopuler.com SitubondoJawa Timur — Senin, 15 September 2025: Suara lantang warga bercampur dentuman kentongan terdengar di depan Kantor Pemkab Situbondo. Ratusan warga yang tergabung dengan LSM Siti Jenar menggelar aksi damai menuntut dua hal: penutupan stockpile Sawdust di Banyuglugur dan evaluasi serius terhadap izin tambang SIPB yang dinilai sarat penyimpangan Di Situbondo Bagian Barat.
Di sela kerumunan, Sumyadi Yatim Wiyono, tokoh warga Banyuglugur, menuturkan keluhannya. Baginya, stockpile Sawdust bukan hanya soal tumpukan material Serbuk kayu, tapi ini juga sumber masalah lingkungan yang makin parah
“Bayangkan, musim hujan bau busuk menyeruak. Sebelahnya masjid, kanan pemukiman, selatan persawahan. Bagaimana kami bisa hidup tenang? Pemerintah harus dengar jeritan rakyat,” ucap Sumyadi lantang.
Warga mengaku udara kerap tercemar debu halus, sementara aktivitas ibadah dan pertanian ikut terganggu. Kehidupan sosial pun terguncang oleh keresahan yang terus-menerus.
Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, menjawab keresahan itu dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa izin stockpile Sawdust ini dikeluarkan melalui sistem OSS nasional, sehingga kewenangan daerah terbatas.
Namun, lanjutnya, Pemkab tak tinggal diam. Tim gabungan sudah diturunkan, dan hasilnya, pengusaha diwajibkan membangun pagar, memasang jaring faranet, serta melakukan penyiraman rutin guna mereduksi debu.
“Izin memang berlaku lima tahun, tetapi kami akan tetap mengawasi. Setiap keluhan masyarakat akan menjadi catatan penting,” tegas Wawan.
Tidak berhenti di situ, Eko Febrianto, Ketua Umum LSM Siti Jenar, mengupas persoalan lain yang lebih luas. Ia menduga, sejumlah tambang SIPB Di Wilayah Barat Kabupaten Situbondo ini juga diduga kuat menggunakan solar bersubsidi untuk operasional alat beratnya. Praktik ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga mencederai rasa keadilan bagi rakyat kecil.
“BBM bersubsidi seharusnya untuk nelayan, petani, dan rakyat kecil. Bukan untuk pengusaha tambang. Ini penyalahgunaan yang nyata,” ujarnya.
Selain itu, Eko menekankan minimnya kontribusi tambang terhadap PAD Situbondo. Ironisnya, di saat kontribusi nyaris tidak ada, APBD justru terkuras untuk menambal kerusakan jalan yang diakibatkan truk-truk tambang.
Kerusakan jalan kabupaten hingga nasional kini menjadi pemandangan sehari-hari. Lubang menganga dan aspal terkelupas memperbesar risiko kecelakaan.
“Kami yang tiap hari lewat jalan itu yang jadi korban. Tambang untung besar, warga yang menanggung rugi,” kata salah satu pengunjuk rasa.
Menyikapi situasi ini, Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, memastikan pihaknya akan meninjau langsung lokasi stockpile. Ia berjanji hasil peninjauan akan dibahas dalam rapat resmi DPRD sebagai dasar pengambilan langkah lebih lanjut.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga.
Ia juga menanggapi isu kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Menurut data kepolisian, angka kecelakaan di Situbondo tidak setinggi daerah lain, namun kerusakan jalan memang nyata dan harus ditangani serius.
Eko Febrianto menolak anggapan bahwa aksi ini ditunggangi kepentingan politik. Menurutnya, gerakan tersebut lahir murni dari keresahan masyarakat yang sudah terlalu lama dibiarkan.
“Kami tidak ada urusan politik. Ini perjuangan rakyat. Framing di luar sana hanya upaya untuk melemahkan gerakan kami,” tandas Eko.
Setelah berjam-jam menyuarakan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun, pesan yang ditinggalkan jelas: warga Situbondo menuntut keadilan lingkungan, kepastian hukum, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, bukan hanya kepada pengusaha tambang.
Kini, bola ada di tangan Pemkab, DPRD, dan aparat penegak hukum. Apakah suara rakyat benar-benar akan diakomodasi, atau kembali tenggelam dalam tumpukan debu stockpile Serbuk kayu ini.?
(Redaksi/Tim Liputan Siti Jenar Group Multimedia)
