Portalpopuler.com Situbondo, Senin 20 April 2026 — Tekanan publik terhadap dugaan pelanggaran etik yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Situbondo terus meningkat tajam. Isu yang berkembang sejak pertengahan April 2026 kini tidak lagi sekadar menjadi perbincangan terbatas, melainkan telah menjelma menjadi opini publik yang mengkristal dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Ketua LSM SITI JENAR, Eko Febrianto, merespons situasi tersebut dengan melayangkan laporan resmi kepada DPP PKB serta GP Ansor. Laporan itu menyoroti oknum anggota DPRD berinisial JO yang juga menjabat sebagai Ketua PC GP Ansor Situbondo.
Posisi strategis yang diemban terlapor di dua institusi sekaligus dinilai membuat persoalan ini tidak bisa dianggap sederhana. Dugaan pelanggaran yang mencuat bukan hanya menyangkut ranah pribadi, tetapi berpotensi berdampak luas terhadap citra dan marwah kelembagaan.
Informasi mengenai dugaan hubungan pribadi yang dinilai tidak pantas mulai beredar luas melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial. Seiring waktu, isu tersebut semakin meluas setelah diangkat oleh sejumlah media online, sehingga memperbesar perhatian publik dan memicu beragam spekulasi.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat mulai menuntut kejelasan. Banyak pihak berharap agar persoalan ini segera ditangani secara serius, objektif, dan transparan. Pembiaran dinilai hanya akan memperkeruh keadaan serta membuka ruang bagi berkembangnya opini yang tidak terverifikasi.
Dalam laporan yang disampaikan, turut diungkap bahwa LBH Mitra Santri telah atau tengah mengajukan pengaduan serupa ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Situbondo. Sebagai alat kelengkapan dewan, BK memiliki kewenangan untuk menelaah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD.
Pelapor menilai, jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya dapat meluas hingga mencederai marwah Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keterkaitan historis kedua entitas tersebut dengan masyarakat menjadikan isu ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan.
Atas dasar itu, desakan kepada DPP PKB dan GP Ansor untuk segera melakukan investigasi mendalam semakin menguat. Langkah tersebut dipandang penting guna memastikan kejelasan fakta sekaligus menghentikan berkembangnya isu liar yang terus mengkristal di tengah masyarakat.
Laporan ini juga ditembuskan kepada Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharuddin, sebagai bentuk dorongan agar penanganan dilakukan secara serius hingga ke tingkat pusat. Mengingat posisi terlapor yang strategis, proses penanganan diharapkan berjalan profesional dan bebas dari konflik kepentingan.
Dalam substansi laporan, pelapor menguraikan bahwa dugaan yang disampaikan berpotensi berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan, kode etik DPRD, serta nilai moral organisasi. Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap ditekankan sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses.
Pengaduan ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menegaskan pentingnya menjaga martabat dan kredibilitas DPRD melalui penegakan kode etik. Selain itu, partai politik memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan serta penjatuhan sanksi terhadap kader, termasuk mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) jika terbukti terjadi pelanggaran.
Di sisi lain, dalam struktur GP Ansor, penegakan disiplin dan etika kader merupakan bagian fundamental dalam menjaga integritas organisasi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif organisasi dalam menyikapi persoalan ini menjadi hal yang sangat penting.
Pelapor berharap agar proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, cermat, dan transparan. Hasil penanganan diharapkan dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai tergerus.
Ini Resi Pengiriman Surat laporan Ke DPP PKB Jakarta Dan DPW PKB di Surabaya.
Dengan eskalasi isu yang semakin tinggi, penanganan kasus ini menjadi ujian serius bagi DPP PKB dan GP Ansor. Kejelasan sikap dan ketegasan langkah akan menjadi penentu dalam menjaga marwah organisasi serta memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
(Red/Tim Biro SITI JENAR Group Multimedia Situbondo Jatim)
