Portalpopuler.com Situbondo — Gedung DPRD Kabupaten Situbondo kembali memanas pada Senin siang (29/9/2025). Puluhan anggota LSM SITI JENAR yang dipimpin Ketua Umum Eko Febriyanto datang untuk menuntut kejelasan sikap DPRD, khususnya Komisi III, terkait polemik stockpile sawdust milik PT Eksekutif di Kecamatan Banyuglugur.
Suasana audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD itu sempat diwarnai ketegangan. Bahkan, Eko Febriyanto melakukan aksi gebrak meja karena menilai DPRD melalui Komisi III lebih berpihak kepada pengusaha daripada masyarakat.
“Kami kembali datang ke sini karena Komisi III punya tugas pengawasan terhadap pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Apalagi mereka hari ini membahas Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), jadi jelas berkaitan dengan masalah yang kami angkat,” ujar Eko Febriyanto usai audiensi.
Kecewa karena Komisi III Tak Hadir:
Menurut Eko, kedatangan mereka ke DPRD kali ini bermaksud mengikuti agenda rapat Komisi III. Namun saat tiba, tidak ada satu pun anggota Komisi III yang berada di ruangan.
“Ini soal serius, tapi anggota Komisi III malah tidak ada di tempat. Untung Ketua DPRD Pak Mahbub Junaidi berkenan menemui kami,” kata Eko dengan nada kesal.
Eko menegaskan bahwa Komisi III sudah melakukan inspeksi lapangan pada 16 September 2025 untuk menindaklanjuti keluhan warga tentang dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas penampungan serbuk kayu. Namun, rapat lanjutan pada 25 September 2025 dianggap mengecewakan karena tidak menghadirkan masyarakat terdampak dan hasil rekomendasinya dinilai tidak berpihak kepada warga.
“Rekomendasi yang keluar justru jauh dari harapan warga, malah terkesan melindungi pengusaha,” ucap Eko.
Stockpile Sawdust Diduga Picu Pencemaran;
LSM SITI JENAR menyebut keberadaan stockpile sawdust PT Eksekutif di jalur padat Pantura Banyuglugur menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan warga. Mereka mengungkapkan sejumlah dampak yang ditimbulkan:
Timbunan serbuk kayu berpotensi mencemari tanah dan sumber air.
Saat musim hujan, serbuk gergaji rawan terbawa air, menyumbat drainase, dan memperluas pencemaran.
Sawdust yang mudah terbakar menimbulkan risiko kebakaran dan polusi udara.
Lokasinya yang berdekatan dengan masjid dinilai mengganggu kenyamanan ibadah warga sekitar.
“Warga sudah menolak keras sejak awal karena dampaknya sangat merugikan dan mengancam keselamatan mereka,” tegas Eko.
Masyarakat Ancam Lakukan Penutupan Paksa:
Eko menambahkan, warga Banyuglugur sudah berulang kali menyampaikan keluhan ke pemerintah desa, kecamatan, Polsek, hingga dinas terkait, tetapi tidak membuahkan hasil.
“Karena terus diabaikan, warga bersama kami mendatangi Pemkab dan DPRD pada 15 September lalu. Jika tidak ada tindakan tegas, warga mengancam akan melakukan penutupan paksa. Ini yang kami khawatirkan akan memicu benturan di lapangan,” ujar Eko.
Aksi sebelumnya pada 15 September 2025 diikuti ratusan massa LSM SITI JENAR. Mereka menuntut penutupan stockpile sawdust dan menyoroti maraknya galian C ilegal yang dinilai meresahkan warga dan tidak memberi kontribusi pada daerah.
Respons DPRD dan Pemkab Dipertanyakan:
Eko juga mengkritik janji Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, yang sempat menyatakan akan membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan DLH, Disperindag, dan Satpol PP, tetapi hingga kini tidak menunjukkan hasil nyata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, yang pernah berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini, dinilai belum memberikan langkah konkret di lapangan.
Ketua DPRD Janji Evaluasi Ulang Rekomendasi:
Menanggapi desakan LSM, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat ulang untuk meninjau kembali rekomendasi Komisi III terkait stockpile sawdust.
“Kami akan melakukan rapat ulang dan mendalami kembali masalah ini,” ujar Mahbub kepada awak media.
Namun, Eko tetap menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja DPRD, khususnya Komisi III.
“Kami menggaji mereka untuk mewakili aspirasi rakyat, bukan untuk membela pengusaha. Kami sangat kecewa dengan sikap Komisi III,” tegasnya.
Konflik Lingkungan dan Kepentingan Bisnis:
Kasus ini dinilai menjadi cerminan benturan antara kepentingan lingkungan hidup masyarakat dengan kepentingan bisnis pengusaha. LSM SITI JENAR mendesak DPRD dan Pemkab Situbondo segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini sebelum menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
Masyarakat berharap polemik stockpile sawdust ini dapat diselesaikan dengan tegas demi menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan di Banyuglugur.
(Redaksi/Tim Biro Siti Jenar Group Multimedia)
